Indonesia dinyatakan krisis. Hal tersebut bisa dinyatakan sesudah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengutarakan ramalan terbaru atas ekonomi RI ke depan.
“Kemenkeu yang semula lihat ekonomi kuartal III minus 1,1% sampai positif 0,2%, serta yang paling baru per September 2020 ini minus 2,9% sampai minus 1,0%. Negatif kawasan pada kuartal III ini akan berjalan di kuartal IV. Tetapi kita upayakan mendekati 0,” kata Sri Mulyani dalam pertemuan wartawan APBN Kita September, Selasa (22/9/2020).
Lantas, apa yang perlu dilaksanakan pemerintah untuk kurangi efek krisis itu pada ekonomi warga?
Menurut Ekonom dari Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet hal pertama yang perlu dilaksanakan pemerintah ialah percepat pendistribusian pertolongan pada semakin banyak penerima yang memerlukan.
“Bila ada program yang telat dialirkan penilaian mengapa dapat berlangsung. Pikirkan memperlebar penerima program social assistance seperti bantuan sosial, kartu prakerja atau bantuan upah. Daya membeli warga yang terbangun utama di keadaan krisis seperti saat ini,” tutur Yusuf pada detikcom, Selasa (22/9/2020).
Hal yang lain, menurut Ekonom di Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira ialah mengganti serta hentikan alokasi dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang keseluruhan pencairannya begitu kecil. Lantas, diarahkan pada bagian yang bertambah memerlukan.
“Contohnya budget bantuan bunga yang cairnya baru 7,2% dengan pagu Rp 35,2 triliun digeser ke BLT untuk usaha mikro serta ultra mikro (UMKM). Ada banyak umkm yang belum memperoleh pertolongan tunai pemerintah,” tambah Bhima.
Selanjutnya, ide rangsangan diharap jangan lagi terpaku pada perbankan dialirkan pada koperasi untuk menjaring mereka-mereka yang belum tersentuh oleh bank.
“Dari pertama rangsangan pemerintah begitu mengharap banyak pada perbankan. Contohnya ada peletakan dana untuk restrukturisasi credit, serta mengalirkan pertolongan produktif bagian UMKM juga melalui bank walau sebenarnya jelas sebelum epidemi bagian UMKM masuk ke kelompok un-bankable alias tidak wajar mendapatkan utang bank,” katanya.
“Jadi ide ini harus dirubah, bagian riil yang perlu diselamatkan dahulu. Jika ingin membantu UMKM melalui koperasi bukan bank, itu semakin lebih efisien,” sambungnya.
Paling akhir, perlakuan epidemi COVID-19 harus bertambah serius lagi. Selaraskan pengaturan antar kementerian serta instansi yang ada.
“Pengaturan perlakuan kita memiliki masalah, masak ada Menteri Maritim serta Investasi mengatur epidemi, ini serba ruwet. Pada akhirnya, warga masih takut untuk berbelanja di luar rumah, takut terjangkiti COVID-19,” tuturnya.